Menjelang pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, jajaran KPU Provinsi Bali, Kabupaten / Kota di Bali, diingatkan untuk tidak menerima gratifikasi dalam setiap tahapan Pemilu 2024. Hal ini sebagaimana yang disampaikam Koordinator Pada Kejati Bali, Otong Hendra Rahayu, SH., MH dalam kegiatan Penguatan Pemahaman Tentang Pengendalian Gratifikasi, Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan, Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System di Lingkungan KPU Provinsi Bali.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Bali, Koordinator Pada Kejati Bali ini juga mengajak agar jajaran KPU bersama-sama membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan tidak ragu melaporkan terjadinya tindak pidana. Peningkatan profesionalisme dalam menjalankan tugas, merupakan salah satu cara efektif untuk menghindari perbuatan yang melanggar hukum dari jajaran KPU.