Senin, 15 Mei 2023 bertempat di Kharisma Ballroom Hotel Discovery Kartika Plaza Kabupaten Badung Provinsi Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Dr. Narendra Jatna, S.H., LL.M., bersama dengan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ahelya Abustam, S.H., M.H., para Asisten dan Kasubagcana Kejaksaan Tinggi Bali, mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan RI Tahun 2023 dengan tema “Prioritas Penganggaran Kejaksaan dalam Rangka Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut baik secara langsung maupun virtual, diantaranya yaitu Gubernur Bali I Wayan Koster, Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak, Wakil Jaksa Agung RI Dr. Sunarta, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bogat Widyatmoko mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja, Staf Ahli Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya mewakili Menteri Keuangan, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara Mohammed Ali Berawi, Para Staf Ahli Jaksa Agung RI, Para Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Kejaksaan Agung, Para Kepala Kejaksaan Tinggi, Para Kepala Kejaksaan Negeri, Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Para Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Luar Negeri.

Adapun sambutan dan arahan dari Jaksa Agung RI Burhanuddin menyampaikan Forum Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2023 dengan tema tersebut, memiliki fokus pelaksanaan kinerja yang akan menjadi pokok bahasan utama yaitu :
1.    Pemindahan Kantor Kejaksaan Agung ke Ibu Kota Nusantara;
2.    Kegiatan Kejaksaan terkait Pemilihan Umum 2024;
3.    Kegiatan Prioritas Nasional dan Pembiayaan Kegiatan Non-Rupiah Murni;
4.    Penanganan Perkara dan Belanja Rutin Lainnya.
Selanjutnya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2023 ini menjadi forum pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.